PERSAMAAN & PERBEDAAN ANTARA BADAN USAHA, KOPERASI & PERUSAHAAN

                                                                        BAB I
                                                              PENDAHULUAN

 
a. Latar belakang masalah
Badan Usaha di definisikan sebagai organisasi yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian lain Badan usaha dalam buku Kompeten Ekonomi adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk meghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan.

Sedangkan Perusahaan adalah Suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyedikan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.

Dan Koperasi secara objektif perlu lebih diberdayakan agar mampu menjadi motor (engine) bagi peningkatan kesejahteraan rakyat (social welfare), sekaligus menjadi perangkat yang ampuh untuk lebih memeratakan kesejahteraan selaras dengan program pengentasan kemiskinan (poverty alleviation). Sebagai bentuk manifestasi ekonomi kerakyatan, koperasi merupakan cermin yang tepat bagi pelaksanaan demokrasi ekonomi.

b. Rumusan Masalah
Untuk lebih memaksimalkan tulisan dari pembahasan saya dalam materi badan usaha, koperasi dan perusahaan, saya akan memberitahu apa saja yang harus di bahas dalam tulisan saya, yaitu:
·  Apa saja yang harus diketahui tentang badan usaha?
·  Apa saja yang harus diketahui tentang koperasi?
·  Apa saja yang harus diketahui tentang perusahaan?

c. Tujuan
1.  Agar dapat menjelaskan pengertian badan usaha, koperasi dan perusahaan.
2. Agar dapat mengetahui perbedaan antara badan usaha, koperasi dan perusahaan.

                                                                                   
                                                                            BAB II
                                                                TELAAH PUSTAKA 


A. Pengertian Badan Usaha
Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

Istilah badan usaha dalam bahasa sehari-hari bukan hal yang asing di masyarakat. Namun, dalam sudut pandang hukum jelas ada perbedaan yang cukup  prinsipil antara badan hukum dan badan usaha. Dilihat dari sudut pandang terminologi bahasa, tampak bahwa kata “badan usaha” terdiri dari dua suku kata, yakni “badan dan usaha”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di jelaskan, badan mempunyai makna bervariasi, antara lain, badan bisa diartikan sekumpulan orang yang merupakan suatu kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Demikian juga kata usaha makna bervariasi, antara lain, usaha bisa diartikan kegiatan di bidang  perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan. Perbedaan antara perusahaan dan badan usaha secara prinsipil tidak ada. Dengan demikian, seorang pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan dalam rangka perusahaan, ia adalah seorang pengusaha atau usahawan. Dalam tataran normatif istilah badan antara lain, digunakan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak. Tepatnya dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dijelaskan.

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan keatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi  pereroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik  Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,  firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau orgganisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.”

Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa badan usaha berarti sekumpulan orang dan/modal yang mempunyai kegiatan atau aktivita yang bergerak di bidang  perdagangan atau dunia usaha.

B. Pengertian Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsipprinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

Pengertian Koperasi Berdasarkan UUD Nomor 25 Tahun 1992 tentang PERKOPERASIAN, "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan."

Pengertian Koperasi "Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan."

C. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.

Untuk menghasilkan barang siap konsumsi, perusahaan memerlukan bahan – bahan dan faktor pendukung lainnya, seperti bahan baku, bahan pembantu, peralatan dan tenaga kerja. Untuk memperoleh bahan baku dan bahan pembantu serta tenaga kerja dikeluarkan sejumlah biaya yang disebut biaya produksi.

Hasil dari kegiatan produksi adalah barang atau jasa, barang atau jasa inilah yang akan dijual untuk memperoleh kembali biaya yang dikeluarkan. Jika hasil penjualan barang atau jasa lebih besar dari biaya yang dikeluarkan maka perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dan sebalik jika hasil jumlah hasil penjualan barang atau jasa lebih kecil dari jumlah biaya yang dikeluarkan maka perusaahaan tersebut akan mengalami kerugian. Dengan demikian dalam menghasilkan barang perusahaan menggabungkan beberapa faktor produksi untuk mencapi tujuan yaitu keuntungan.

Perusahaan merupakan kesatuan teknis yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan juga disebut tempat berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan faktor – faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan merupakan alat dari badan usaha untuk mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan. Orang atau lembaga yang melakukan usaha pada perusahaan disebut pengusaha, para pengusaha berusaha dibidang usaha yang beragam.


                                                                          BAB III
                                                     ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan antara Koperasi dan Badan Usaha Lain

Perbedaan antara koperasi dan badan usaha lain, dapat digolongkan sebagai berikut:

* Dilihat dari segi organisasi

Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak di tangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal, dan dalam pelaksanaannya kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha. 

* Dilihat dari segi tujuan usaha

Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

* Dilihat dari segi sikap hubungan usaha

Koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerja sama antara koperasi satu dan koperasi lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi sering bersaing satu dengan lainnya.

* Dilihat dari segi pengelolaan usaha

Pengelolaan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha bukan koperasi pengelolaan usahanya dilakukan secara tertutup.

Perbedaan Masing-Masing Bentuk Badan Usaha dalam Berbagai Dimensi

Dimensi	Perorangan	Firma	PT	Koperasi
Pengguna Jasa	bukan pemilik	Umumnya bukan pemilik	umumnya bukan pemilik	Umum / Anggota
Pemilik Usaha	Individu	sekutu usaha	pemegang saham	anggota
Yang punya hak suara	tidak perlu	para sekutu	pemegang saham	anggota
Pelaksanaan Voting	tidak perlu	biasanya menurut besarnya modal Penyertaan	menurut besarnya saham yang dimiliki melalui RUPS	satu anggota satu suara dan Tidak boleh diwakilkan
Penentuan Kebijaksanaan	orang yang bersangkutan	para sekutu	direksi	pengurus
Balas Jasa Terhadap modal	tidak terbatas	tidak terbatas	tidak terbatas	terbatas
Penerima Keuntungan	orang yang bersangkutan	para sekutu secara proporsional	pemegang saham secara proporsional	anggota sesuai jasa/ partisipasi
yang bertanggung jawab terhadap rugi	Pemilik	para sekutu	pemegang saham sejumlah saham yang dimiliki	anggota sejumlah modal equity

Bagan Perbedaan antara  PT, CVdan Koperasi
 

PT	CV	KOPERASI
1. Pada PT tidak ada sekutu kerja, yang bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk keseluruhan. 2. Direksi pada PT tidak boleh diangkat untuk waktu selama – lamanya. 3. Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (ps. 32, ps 33). 4. Unsur pertanggungjawaban sekutu yang bersifat  pengurus (direksi dan komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengwasan serta bertanggungjawab terbatas pada tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan Keputusan RUPS. 5. Rapat umum pemegang saham.	1. Pada CV ada sekutu kerja, yang bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk keseluruhan. 2. Sekutu kerja CV dengan saham dapat diangkat selamanya. 3. Modal dari anggota firma dan biasanya anggota firmaselalu mempertaruhkan seluruh harta kekayaan pribadinya. 4. Unsur pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan sekalipun untuk mendirikan firma tidak disyaratkan adanya akta otentik (akta notaries), didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hokum dimana firma berdomisili, dan harus diumumkan dalam berita Negara RI. 5. Dalam CV hanya sekutu komplementer yang boleh mengadakan hubungan terhadap pihak ketiga. Jadi yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga hanya sekutu komplementer.	1. Badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan. 2. Sekutu kerja bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Rapat anggota. 3. Modal Pada koperasi masalah modal dipupuk atau dikumpulkan dari simpanan –simpanan, pinjaman, penyisihan, termasuk dana cadangan, dan hibah serta sumber lain yang sah. 4. Unsur pertanggungjawaban sekutu bersifat kekeluargaan tetapi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. 5. Menyelenggarakan rapat anggota.

Perbedaan Saham pada PT dan Simpanan Pokok pada Koperasi 
 

Saham / Sero Perseroan Terbatas	Simpanan Pokok Koperasi
a. Besarnya tergantung kepada besarnya modal pertama / dasar. Setelah modal pertama ditentukan, baru dibagi-bagi dalam sejumlah saham.	a. Besarnya menurut keputusan rapat anggota mengikat kekuatan anggota masing-masing.
b. Saham dijual kepada siapa saja yang mau dan mampu membelinya dan pembeli inilah yang menjadi anggota persero.	b. Siapa yang akan menjadi anggota dipilih lebih dahulu, baru diwajibkan membayar simpanan pokok.
c. Dapat diperjualbelikan dan oleh karenanya selalu pindah tangan.	c. Tidak dapat diperjualbelikan dan oleh karenanya tetap tinggal dalam tangan anggota semula.
d. Bila berhenti sebagai anggota, saham dapat dijual kepada orang lain.	d. Bila berhenti sebagai putusan rapat anggota dapat diminta kembali dari perkumpulan.
e. Menentukan hak suara dalam rapat anggota.	e. Tidak menentukan hak suara dalam rapat anggota.
f. Menentukan bagian keuntungan.	f. Tidak menentukan bagian keuntungan.

2. Persamaan antara PT, CV dan Koperasi
 * Mencapai satu tujuan yaitu mendapatkan hasil yang menguntungkan secara berkala demi berjalannya suatu organisasi dan menghasilkan uang untuk kesejahteraan masyarakat, organisasi dan pemiliknya. Untuk itu diadakannya suatu pengorganisasian antara badan usaha, koperasi dan perusahaan itu sendiri.
* Jika mendapatkan hasil yang memuaskan dari kerja keras pasti masyarakat yang bekerja diperusahaan tersebut akan mendapatkan laba yang memuaskan.
* Sama-sama memiliki perizinan hukum.
* Bergerak dibidang perdagangan, jasa, maupun manufaktur.

* Penerimaan laba berbanding lurus dengan modal yang disetorkan (semakin banyak modal maka semakin banyak laba yang diperoleh dan sebaliknya).

* Ada pemodal untuk membentuk badan usaha

* Mencari laba

* Ada izin usaha

* Tanggungjawab terbatas

                                                                            BAB IV
                                                                         PENUTUP

4.1  Kesimpulan
Pengertian koperasi menurut Undang – undang Nomor 25 tahun 1992 ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian bisa disimpulkan bahwa antara koperasi dengan badan – badan usaha lain memiliki perbedaan tetapi dengan adanya perbedaan itu diharapkan ekonomi akan menjadi lebih baik lagi.

4.2  Saran
Sebaiknya koperasi lebih ditingkatkan lagi agar ekonominya menjadi lebih baik lagi. Kemudian koperasi juga harus mempunyai ide ide dan strategi khusus agar koperasi tetap bertahan.

                                                                     
                                                              DAFTAR PUSTAKA

Kusnandi, Hendar. 2005 . "Ekonomi Koperasi : untuk perguruan tinggi". Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Nurdin, Muh. 2007. Kompeten Ekonomi. Makassar: Mitra Media

Direktorat jendral koperasi: manager koperasi, tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya

kontz and o'donnel: priciples of management,an analysis of management functions.

Edi swasono, sri., koperasi di dalam orde ekonomi Indonesia, penerbit Universitas Indonesia UI press, 1987

 

ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI

A. Definisi Organisasi Koperasi

1. Menurut Hanel bentuk organisasi koperasi adalah suatu system social ekonomi atau social tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan.

Bentuk dari organisasinya terdiri dari sub system koperasi yang terdiri dari :

• Individu (pemilik dan konsumen akhir)
• Pengusaha perorangan / kelompok (pemasok/supplier)
• Badan usaha yang melayani anggota dan masyarakat.

2. Menurut Ropke bentuk organisasi memiliki identifikasi cirri khusus, yaitu :

• Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)
• Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)
• Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)
• Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa).

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Sebagai organisasi koperasi mempunyai tujuan organisasi yang merupakan kumpulan dari tujuan-tujuan individu dari anggotanya, jadi tujuan koperasi sedapat mungkin harus mengacu dan memperjuangkan pemuasan tujuan individu anggotanya, dalam operasionalnya harus sinkron.

Sebagai organisasi koperasi yang bergerak dibidang usaha guna memuaskan kepentingan anggotanya, koperasi mempunyai 5 persyaratan yang harus dipenuhi koperasi :

1. Adanya orang/subyek hukum pendukung hak dan kewajiban.

2. Adanya pengelola, pengurus, direksi

3. Adanya harta kekayaan yang terpisah/equity (permodalan)

4. Adanya kegiatan

5. Adanya aturan main berdasarkan prinsip koperasi

B. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi koperasi dibentuk sedemikan rupa sesuai dengan idiologi dan strategi pengembangan untuk memperoleh Strategic competitiveness sehingga setiap koperasi boleh jadi mempunyai bentuk yang berbeda secara fungsional karena menyesuaikan dengan strategi yang sedang dikembangkan tetepi secara basic idologi terutama terkait dengan perangkat organisasi koperasi akan menunjukan kesamaan.

Untuk mewujudkan integrasi antar fungsi dan antar formasi jabatan/orang yang menjalankan roda organisasi koperasi ada struktur organisasi yang jelas tepat dan efisien, struktur organisasi dituangkan dalam peraturan yang jelas dan tegas di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan lain.

Ropke dalam bukunya The Economic Theory of Cooveratives mengidentifikasi ciri-ciri organisasi koperasi sebagai berikut :

a) Terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama, yang disebut sebagai kelompok koperasi.

b) Terdapat anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka sendiri, yang disebut sebagai swadaya dari kelompok koperasi.

c) Anggota yang bergabung dalam koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama, yang disebut sebagai perusahaan koperasi.

d) Koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi, dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya.

Jika diperhatikan ciri-ciri tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi koperasi terdiri dari:

a) Anggota koperasi, baik sebagai konsumen akhir maupun sebagai pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya.

b) Badan usaha koperasi, sebagai satu kesatuan dari anggota, pengelola, dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi.

c) Organisasi koperasi, sebagai badan usaha yang bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggota maupun bukan anggota.

Struktur organisasi koperasi di Indonesia dapat dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu meliputi rapat anggota, pengurus, pengawas dan pengelola. 

* Rapat anggota biasanya membahas :

• Penetapan anggaran dasar
• Kebijaksanaan umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)
• Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus juga pengawas
• Rencana kerja, rencana budget dan pendapatan serta pengesahan laporan keuangan
• Pengesahan pertanggungjawaban
• Pembagian SHU
• Penggabungan, pendirian, peleburan dan pembubaran

* Pengurus biasanya melakukan kegiatan :

• Mengelola koperasi dan anggota
• Mengajukan rancangan rencana kerja, anggaran pendapatan & belanja koperasi
• Menyelenggarakan rapat anggota
• Mengajukan laporan keuangan & pertanggungjawaban
• Menyelenggarakan pembukuan keuangan & inventaris secara tertib
• Memelihara daftar anggota & pengurus

* Pengurus juga memiliki wewenang, yaitu :

• Mewakili koperasi di luar dan di dalam pengadilan
• Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru dan pemberhentian anggota
• Memanfaatkan koperasi sedsuai dengan tanggungjawabnya

* Pengawas memiliki kegiatan sebagai berikut :

• Bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi
• Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Dan Pengelola adalah karyawan atau pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus.

C. Hierarki Tanggungjawab

Hirarki tanggung jawab dalam koperasi dapat digambarkan sebagai berikut :

• Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Kedudukan pengurus sebagai penerima mandat dari pemilik koperasi yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan rapat anggota sangat strategis dan menentukan maju mundurnya koperasi, hal ini ditetapkan dalam UU Koperasi No.25 tahun 1992 pasal 29 ayat (2).

• Pengelola

Pengelola koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional.
Kedudukan pengelola adalah sebagai pegawai yang diberi wewenang oleh pengurus.

• Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi.
Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 39 ayat (1), pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Sedangkan ayat (2) menyatakan pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi, dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Referensi :

·      Ninik Widiyanti. Manajemen Koperasi. (Jakarta : PT. Renerka Cipta, 1994). H. 84-85.

  Simatupang. T. B.Puspa Ragam Manajemen Indonesia Dan Bisnis Cina Di Asia Tenggara (Jakarta:Pt. Pustaka Binaman Presindo, 1992) Hal 16-18.

    Team Universitas gajah Mada, Koperasi Sebuah Pengantar, Departemen Koperasi(Jakarta : T.P 1987). H. 253

DEFINISI DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

A. Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdi kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga bekerja sama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara.

Beberapa definisi koperasi yang didapatkan dari berbagai sumber, yaitu sebagai berikut :

1. Definisi Koperasi Menurut ILO ( International Labour Organization )

    Definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh ILO sebagai berikut:

“Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end thorough the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking”.

Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi sebagai berikut :

• Koperasi adalah perkumpulan orang – orang ( Association of persons ).
• Penggabungan orang – orang tersebut berdasar kesukarelaan ( Voluntarily joined together ).
• Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai ( to achieve a common economic end ).
• Koperasi yang dibentuk adalah satu organisasi bisnis ( badan usaha ) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis ( formation of a democratically controlled business organization )
• Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan ( making equitable contribution to the capital required )
• Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang ( Accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking ).

2. Definisi Koperasi Menurut Chaniago

   Drs. Arifinal Chaniago (1984) dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, “Koperasi        adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum yang memberikan                kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan          usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

3. Definisi Koperasi Menurut Dooren 
Menurut P.J.V. Dooren tidak ada satu definisi koperasi yang diterima secara umum. Disini Dooren memperluas pengertian koperasi, dimana koperasi tidak hanya kumpulan orang-orang melainkan juga kumpulan badan-badan hukum.

4. Definisi Koperasi Menurut Hatta

  Menurut Hatta, untuk disebut koperasi, sesuatu organisasi itu setidak – tidaknya harus               melaksanakan 4          asas. Asas – asas tersebut adalah :

     1. Tidak Boleh dijual dan dikedaikan barang – barang palsu

     2. Harga barang harus sama dengan harga pasar setempat

     3. Ukuran harus benar dan dijamin

     4. Jual beli dengan Tunai. Kredit dilarang karena menggerakan hati orang untuk membeli diluar                         kemampuannya.

5. Definisi Koperasi Menurut Munkner

   Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong – menolong yang menjalankan “urusniaga”          secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong – menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata – mata        bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong – royong.

6. Definisi Koperasi Menurut Undang – Undang No. 25 Tahun 1992

  Undang – undang No. 25 tahun 1992, memberikan definisi “Koperasi adalah badan usaha yang                    beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan     prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

 Berdasarkan batasan koperasi, koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut :

• Koperasi adalah badan usaha ( Business Enterprise )
• Koperasi adalah kumpulan orang – orang dan atau badan – badan hukum koperasi

• Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip – prinsip koperasi”
• Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”.
• Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”

B. Perbedaan dan Persamaan dari Definisi-Definisi Koperasi

Persamaan dari ke enam definisi koperasi tersebut adalah:

- Koperasi adalah kumpulan orang-orang

- Koperasi adalah usaha milik bersama

- Koperasi mensejahterakan anggotanya

- Lembaga yang punya badan hukum
- Lembaga yang mencari keuntungan.

Perbedaan dari ke enam definisi koperasi tersebut adalah:

- Menurut ILO: terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai, Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis, Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.
- Menurut Chaniago: orang - orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota.
- Menurut Dooren: selain kumpulan orang-orang, Koperasi juga adalah kumpulan Badan-badan Hukum.
- Menurut Bapak Moh. Hatta: berasas pada jiwa tolong menolong antar sesama anggota.
- Menurut Munkner: koperasi haya untuk tujuan ekonomi, bukan untuk kegiatan sosial.
- Menurut UU No.25 / 1992: Berasaskan pada jiwa kekeluargaan dan ekonomi rakyat.

C. Prinsip-Prinsip Koperasi

1. Prinsip Koperasi menurut Munker

Menurut Hans H. Munkner ada 12 prinsip koperasi yakni sebagai berikut.

• Keanggotaan bersifat sukarela
• Keanggotaan terbuka
• Pengembangan anggota
• Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
• Manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis
• Koperasi sebagai kumpulan orang-orang
• Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi
• Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
• Perkumpulan dengan sukarela
• Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
• Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
• Pendidikan anggota

2. Prinsip Koperasi menurut Rochdale

Prinsip ini dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris (1944) dan menjadi acuan bagi koperasi diseluruh dunia. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut.

• Pengawasan secara demokratis
• Keanggotaan yang terbuka
• Bunga atas modal dibatasi
• Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sesuai jasanya.
• Penjualan sepenuhnya dengan tunai
• Barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan
• Menyelenggarakan pendidikan kepada anggotanya sesuai prinsip koperasi
• Netral terhadap politik dan agama

3. Prinsip Koperasi menurut Raiffeisen

Menurut Freidrich William Raiffeisen (1818-1888) , dari Jerman , prinsip koperasi adalah sebagai berikut.

• Swadaya
• Daerah kerja terbatas
• SHU untuk cadangan
• Tanggung jawab anggota tidak terbatas
• Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
• Usaha hanya kepada anggota
• Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

4. Prinsip Koperasi menurut Herman Schulze

Prinsip koperasi menurut Herman Schulze (1800-1883) adalah sebagai berikut.

• Swadaya
• Daerah kerja tak terbatas
• SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
• Tanggung jawab anggota terbatas
• Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
• Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

5. Prinsip Koperasi menurut ICA ( International Cooperative Alliance)

ICA didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi tertinggi di dunia. Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut.

• Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat
• Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara
• Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada
• SHU dibagi menjadi 3:
• Sebagian untuk cadangan
• Sebagian untuk masyarakat
• Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai jasanya
• Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus
• Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional

6. Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 1967

Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 1967 adalah sebagai berikut.

• Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap WNI
• Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi
• Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
• Adanya pembatasan bunga atas modal
• Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya
• Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
• Swadaya, swakarya, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

7. Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun 1992

Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun 1992 adalah sebagai berikut.

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
• Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
• Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing-masing
• Pemberian batas jas yang terbatas terhadap modal
• Kemandirian
• Pendidikan perkoperasian
• Kerja sama antar koperasi

• Prinsip – prinsip Koperasi di Indonesia

-  Menurut UU No.12 tahun 1967

Terdapat 4 undang-undang menyangkut perkoperasian yaitu:

• UU No.79 Tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi
• UU No.14 Tahun 1965
• UU No.12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian
• UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

-  Menurut UU No.25 Tahun 1992

Prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
• Pengelolaan dilakukan secara demokratis
• Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
• Pemberian balas jasa terhadap modal terbatas
• Kemandirian
• Pendidikan perkoperasian
• Kerjasama antar koperasi

Terdapat  5 prinsip koperasi yang menjadi pedoman koperasi bekerja ialah:

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
• Pengelolaan dilakukan secara demokratis
• Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
• Pemberian balas terhadap modal terbatas
• Kemandirian

C. Referensi

Koperasi: Teori dan Praktek. Sampul Depan · Arifin Sitio, Halomoan Tamba, Wisnu Chandra Kristiaji. Erlangga, 2001